Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal

POLITIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN: KONTRADIKSI KEBIJAKAN KOMODITAS JAGUNG PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA 2014-2019

Pandu Irawan — Sun, 07 Jan 2024 19:01:37 -0500

Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana implementasi dari ide kebijakan swasembada jagung di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada periode 2014-2019. Menurut data dari kementerian pertanian, produksi jagung surplus, namun mengapa terjadi kelangkaan di pasar domestik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan konsumen komoditas jagung dalam mengakses komoditas jagung dinasional. Metode yang digunakan memakai studi kualitatif dengan menggunakan tekhnik wawancara narasumber dan mengeksplorasi dari kajian-kajian dari pemateri yang terlibat langsung terkait swasembada jagung dipemerintahan Jokowi-JK 2014-2019. Temuan yang terjadi menunjukan bahwa statemen dan rilis yang dikeluarakan oleh pemerintah membuat ruang bagi kelompok kepentingan dari komoditas jagung tersebut untuk melakukan manufer politik. Hal tersebut yang menunjukan adanya kesenjangan dalam proses implementasi kebijakan swasembada jagung di Pemerintahan Jokowi-JK. Kondisi tersebut menunjukan penyediaan instrument terutama data komoditas jagung yang kurang kompetible sehingga menyebabkan iklim kompetisi pasar domestik dalam mengejar komoditas jagung menjadi tidak sehat.

RELASI POLITIK PDI P DENGAN PKS DALAM DEMOKRASI LOKAL

Ayon Diniyanto — Sun, 07 Jan 2024 20:32:04 -0500

Konstelasi partai politik di pusat dengan di daerah tidak selamanya sama. Hal yang terjadi pada PDI P dengan PKS di Pilkada Kabupaten Purbalingga. Dua partai politik tersebut secara asas/karakter mempunyai perbedaan, kenyataannya dua partai tersebut menemukan titik temu dan menjalin relasi di Pilkada Kabupaten Purbalingga. Titik temu tersebut salah satunya dapat diduga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Penelitian ini merumuskan masalah: (1) bagaimana latar belakang lahirnya relasi politik PDI P dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? (2) bagaimana demokrasi lokal memfasilitasi relasi politik PDI P dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? dan (3) bagaimana politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga menjadi titik temu relasi politik antara PDI P dengan PKS? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan pertanyaan dalam rumusan masalah. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumen, serta analisis data dengan interactive model. Penelitian ini berhasil menemukan latar belakang lahirnya relasi politik PDI P dengan PKS di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini juga menganalisis bahwa demokrasi lokal mampu memfasilitasi relasi serta menemukan politik hukum RPJP sebagai titik temu relasi politik PDI P dengan PKS. Simpulan dalam penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Disarankan kepada partai politik untuk lebih mementingkan keinginan masyarakat luas.

PRAKTIK URBAN TEKNO-POLITIK DI DKI JAKARTA: STUDI KASUS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) MASYARAKAT KAMPUNG TENGAH DAN KAMPUNG GEDONG MELALUI APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI)

Hendry Joveto, Irwansyah Irwansyah — Sun, 07 Jan 2024 20:46:31 -0500

Bantuan Sosial (Bansos) merupakan bentuk kewajiban pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid-19, sehingga informasi mengenai bansos menjadi hal yang penting untuk diakses masyarakat. Padahal masa Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terbatasnya ruang interaksi informasi antara masyarakat dan pemerintah, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan adaptasi model pelayanan publik yang baru. Terkait informasi Bansos, tepat setahun sebelum pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang diproyeksikan untuk menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi. Namun, inovasi yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini masih belum mempertimbangkan ketimpangan digital yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta menengah ke bawah. Fitur pengecekan BST dalam aplikasi JAKI pada kenyataannya masih belum dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat miskin kota dan tidak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan distribusi Bansos. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif untuk mengungkapkan fenomena kesenjangan akses informasi yang terjadi pada sejumlah penerima BST dengan meninjau dua daerah di Jakarta Timur yang merupakan daerah penerimaan bansos tertinggi. Peneliti akan menganalisis menggunakan teori urban tekno-politik dengan meninjau permasalahan yang terjadi melalui elemen-elemen utamanya. Temuan yang diperoleh menunjukan bahwa rezim urban tekno-politik telah mendorong pemerintah untuk mengedepankan penggunaan teknologi tanpa mempertimbangkan ketimpangan digital yang terjadi

POLITIK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL : STUDI KASUS PENGEMBANGAN UMKM BATIK GEBLEK RENTENG DI KABUPATEN KULON PROGO

Mahmuddin Sirait — Sun, 07 Jan 2024 21:01:30 -0500

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses berjalannya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui program UMKM batik geblek renteng di Kabupaten Kulon Progo. UMKM batik geblek renteng adalah salah satu dari program Bela Beli Kulon Progo yang tujuan utamanya adalah untuk menuntaskan kemiskinan di Kulon Progo. Tetapi, dalam pengembangannya, terdapat berbagai permasalahan dalam pengembangan UMKM batik geblek renteng seperti adanya batik geblek renteng printing, batik geblek renteng kurang diminati konsumen, dan berbagai permasalahan lainnya.

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut, riset ini dipandu oleh Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan politik Pengembangan Ekonomi Lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan.

Ada beberapa temuan yang dihasilkan pada penelitian ini. Pertama, lahirnya UMKM batik geblek renteng disebabkan oleh minimnya dukungan pemerintah sebelumnya terhadap pemberdayaan UMKM batik di Kulon Progo sehingga mendorong pemerintah baru untuk mengembangkan UMKM batik yang disebut dengan batik geblek renteng. Kedua, UMKM batik geblek renteng lebih dominan digunakan untuk kepentingan Birokrat Kulon Progo, elit pengrajin batik Kulon Progo, dan Bupati Kulon Progo.

GAGASAN PEMBATASAN KEKUASAAN DAN PENGENDALIAN OLIGARKI

Sugeng Sugeng — Sun, 07 Jan 2024 22:52:25 -0500

Artikel ini membahas gagasan dan strategi untuk membatasi kekuasaan dan mengendalikan oligarki dalam konteks politik. Oligarki merupakan fenomena di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil individu atau kelompok dan memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan kebijakan dan regulasi suatu negara. Melalui pendekatan analisis dan studi literatur, artikel ini mengkaji sejumlah gagasan dan strategi dalam mengendalikan pengaruh oligarki. Metode penelitian ini melibatkan analisis konsep dan teori yang terkait dengan oligarki dalam filsafat politik. Peneliti menganalisis definisi oligarki, karakteristik, asal-usulnya, dan teori-teori politik yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligarki memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem politik. Mereka memengaruhi pembentukan kebijakan dan mengendalikan institusi politik, seperti parlemen atau partai politik, untuk melindungi kepentingan kelompok mereka sendiri. Teori politik demokrasi menekankan perlunya keseimbangan kekuasaan di antara berbagai kelompok dan institusi dalam masyarakat. Pembatasan kekuasaan oligarki diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada sekelompok kecil individu, melainkan tersebar di antara pemangku kepentingan. Pengendalian kekuasaan oligarki dapat memastikan adanya redistribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih adil dalam masyarakat, mencegah akumulasi kekayaan yang tidak sehat dan menjaga stabilitas sosial.

URGENSITAS MODAL SOSIAL DALAM MENGANTISIPASI POLITIK TRANSAKSIONAL: STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PILKADES DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG

Sun, 07 Jan 2024 23:02:08 -0500

Demokrasi Indonesia dewasa ini cenderung berdiri dengan dasar praktik Klientelisme dan jual-beli pengaruh, atau dikenal dengan wacana demokrasi transaksional. Dalam bentuk demokrasi tersebut, posisi tukar-menukar jasa, barang, atau modal uang dengan suara, dukungan, dan pengaruh menjadi tema pembentuk karakteristik demokrasi tersebut. Di tengah maraknya praktik politik uang yang bersifat transaksional dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, terlebih khusus pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, Desa Ngadas memberikan gambaran antitesis dari realita yang terjadi. PilkaDes Ngadas Kabupaten Malang dapat menjadi piloting point dinamika kuasa di Indonesia dengan metode politik non-transaksional dalam pelaksanaannya, dengan modal sosial sebagai pendasarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki praktik politik di Desa Ngadas, dalam hal ini terkait dengan proses Pilkades non-transaksional. Pada pembahasannya, penelitian ini akan mengaktivasi beberapa bagian dalam menemukan poin-poin utama pelaksanaan Pilkades di Desa Ngadas yang tidak melibatkan materi dalam pelaksanaannya melalui tiga bagian utama intisari, yaitu, profiling Desa Ngadas sebagai sebuah desa otonom dan terikat adat-budaya; pendasaran teori terkait dengan unsur transaksional dalam konteks kontestasi elektoral; pembahasan faktual di lapangan dengan berdasarkan pada hasil wawancara bersama perangkat Desa Ngadas untuk membuktikan kondisi di lapangan serta pada akhirnya melakukan verifikasi dengan teori-teori yang digunakan, khususnya modal sosial sebagai tools of analysis dari fakta yang tampak.