FAKTOR KEGAGALAN PEMEKARAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS MENJADI DAERAH OTONOM

  • Erman Episabri Universitas Andalas
Keywords: Pemekaran, Aktor, Daerah Otonom

Abstract

Faktor Kegagalan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom memperlihatkan bahwa, adanya berbagai penghambat untuk daerah tersebut mendapatkan status sebagai Daerah Otonomi Baru di Riau. Pada dasarnya persoalan yang jadi penghambat tersebut ialah, persoalan regulasi yang berkepanjangan dan sekaligus ada upaya dari Kabupaten Bengkalis menghalangi Kecamatan Mandau. Unsur politik tidak terelakkan dengan mempengaruhi elit-elit yang notabenenya pejuang Kecamatan Mandau ini dengan berbagai posisi jabatan guna untuk membungkam aktor-aktor pejuang pemekaran tersebut. Kecamatan Mandau merupakan sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga pada usulan pemekaran daerah ini terjadi tarik ulur antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang menginginkan pemekaran tersebut. Usulan pemekaran ini sudah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1997, proses memanas puncaknya pada tahun 2007 hingga saat ini.

References

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers.
Ehito Kimura. 2006. Provincial Proliferatio: Vertical Coalitions And The Politics of Territoriality In Post Authoritarian Indonesia. Disertasi Political Science University of Wisconsin-Madison.
J.W. Creswell. 2007. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. UK: SAGE Publication Inc.
Mungin, Burhan Mungin. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Mardalis. 2006. Metode penelitian suatu pendekatan proposal. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
Permana Anugrah Panji. 2016. Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah Dan Potensi Penggabungan Daerah (Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Jakarta Timur. Penerbit PT. Balai Pustaka (Persero).
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Penerbit Bandung : Alfabeta.
Yin. K. Robert. 2009. Case Study Research Design and Methods, 3rd ed. Sage, ThousandOaks, CA.pdf. California: SAGE Publication Inc.
Andik Wahyun Muqoyyidin Wahyunun Andik.2010. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi Ke Depan. Jurnal Konstitusi. neliti.com. 6(1): Hlm. 137
Alipania. 2013. Pemekaran Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. 1(1):1-16
Argama R. 2005. Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia. Fakultas Hukum. jdih.sumselprov.go.id. 3(1) : 32-78
Ervianto Tedi, Bandiyah, dan Remiman, 2017. Pengaruh Elit Terhadap kegagalan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias Utara. E-Jurnal Politica.1. (12 ): Hlm. 1-9
Haryanto. 2016. Masa depan Politik Desentralisasi Di Indonesia: Sebuah Studi Awal. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 9(2): 116-117
Herawati Retno Nunik. 2011. Pemekaran Daerah Di Indonesia.Politika Jurnal Ilmu Politik.2(1): Hlm. 57-65
Handoyo E, Ristanti YD. 2017. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah. jurnal.untidar.ac.id. (2(2) : 13
Kambuno H.2012. Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Journal. Neliti.com.1(1): Hlm. 6-8
Marjak Multazam, 2016. Politik Pemekaran Wilayah β€œStudi kasus Kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Tahun 2014. ejournal3.undip.ac.id. 2(5): Hlm. 1-15
M.Zaunuddin. 2015. Partisipasi Politik: Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.Jurnal ejournal.unri.ac.id. 14 (24): 23-40
Martono.N. 2015. Perubahan Sosial. stitjembrana.ac.id.2 (1): 1-23. 1-23
Puspitasari Ratty. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Study Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.( 2): 2-10
Rahman A. Otonomi Daerah Menurut UU 23 Tahun 2014 . Journal eprints.umm.ac.id. 4.(2): 39-50
Suratmin Dwi Surya.2014. Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Setelah Pemekaran Tahun 2012. Jurnal digilib.unila.ac.id. 9(3): 11-120
Suwaryo U. 2006 Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung. jurnal.unpad.ac.id. 5 (1) :145
Trisnawati Akhpriyani, Fitriyah, Setiyono Budi. 2015. Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran kabupaten Brebes. Journal Of Politic and Goverment Studies. 4 (2): 26-50
Published
2019-10-31
Section
Articles