IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA COVID-19 DI DESA PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN
Abstract
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa covid-19 merupakan suatu kebijaakan yang baru yang bersumber dari dana desa dan rawan untuk disalahgunakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan memiliki hambatan yakni dari pola komunikasi hingga sumber daya yang dimiliki. Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa Covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III. Hasil temuan peneliti bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pola komunikasi yang dilakukan oleh Desa Pelawan selaku Implementor yang sangat baik; Kedua, hal yang menjadi poin positif pada pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Pelawan adalah sikap yang baik yang diperlihatkan oleh Implementor kepada penerima manfaat blt; ketiga, pada pelaksanaan implementasi kebijakan blt dana desa di Desa Pelawan Sumber daya teknologi menjadi penghambat dalam pelaksnaan blt dana desa di Desa Pelawan
References
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Auliyana Sari, Skripsi : Implementasi Permendesa PDTT No 6 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Barajo Kabupaten Muaro Jambi” (Jambi, Universitas Jambi 2021).
BBC, 2020. Virus Corona: Gelombang PHK ditengah pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak bulan Juli, Kartu Prakerja dianggap tak efektif (https://www.bbc.com), diakses pada 11 Januari 2021
Bungin, Burhan. (2008). “Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya”. Jakarta:Kencana
BPS,2020. Persentase penduduk miskin maret 2020 naik menjadi 78 persen, (https://www.bps.go.id ), diakses pada 15 Februari 2021
Dudun saputra, Skripsi: Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013 ( Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta,2014)
Harbani Pasolong,Harbani. 2012. “Metode Penelitian Administrasi Publik”. Bandung: Alfabeta
Harsono Hanifah, (2002), Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya
Henri Ananta, Ahmad Rizkon, dkk, 2020. “Analisis dampak Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata Sikembang Park Kecamatan Blado Kabupaten Batang”. Jurnal Faklutas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu sosial, Fakultas Bahasa Dan Seni, Univrsitas Negeri Semarang.
Hesel Nogi S,Tangkilisan. 2003. “Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus”. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAS
Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Tengah.
J Moleong, L. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Kompas, 2020./pandemi covid-19 apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia, (https://www.kompas.com), diakses pada tanggal 16 Februari 2021
K.Yin, Robert. (2012). Studi Kasus. Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Moh.Nazir, P. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Naziva Amanda Putri.Skripsi: “Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan online (Paduko) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang” (Padang Universitas Andalas 2021)
Nasional Kompas, 2020. Ancaman pidana menanti bagi pemotong bansos covid-19, (https://nasional.kompas.com), diakses pada 23 Januari 2021/
Sugiyono, (2009), Metode penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
Wahyu Suprianto, Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2012).
