Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

  • Shahira Desiamanda Universitas Andalas
  • Tengku Rika Valentina Universitas Andalas
  • Dewi Anggraini Universitas Andalas
Keywords: Pemekaran, Proses, Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara

Abstract

Penelitian ini membahas faktor pemakaran Nagari Persiapan Batahan Utara. Proses pemekaran nagari dimulai sejak Tahun 2006 dan terealisasikan Tahun 2016 akibat kendala regulasi, penolakan dari walinagari, dan penetapan batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi proses Nagari Persiapan Batahan Utara melakukan pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Teori yang digunakan dari Fitria Fitrani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser yaitu faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik saling bersinergitas mendorong Nagari Persiapan Batahan Utara memekarkan diri. Nagari Persiapan Batahan Utara ingin mekar dilaterbelakangi oleh faktor sosial yaitu jasa layanan yang diterima tidak efektif akibat kualitas infrastruktur yang buruk terutama akses jalan hanya tanah sepanjang 7 km, ongkos perjalanan Rp.50.000, jumlah penduduk yang padat terdiri dari 2.598 jiwa, sarana-prasarana seperti komputer dan leptop hanya 7 buah dengan kualitas internet tidak mendukung. Faktor ekonomi yaitu jumlah dana desa yang diterima hanya Rp. 1.131.517,744.00 dialokasikan terhadap 26 jorong, pendapatan asli nagari (PAN) kosong mengakibatkan Nagari Persiapan Batahan Utara hanya mendapatkan 3 kali bantuan pembangunan yaitu jalan beton, bangunan taman kanak-kanak, dan bronjong sungai. Faktor politik ide pemekaran diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

References

Budi Mulya & Ulung Pribadi. 2015. Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa di Kabupaten Bulungan. Jurnal Ilmu Pemerintahan 2(1): 13-24.
Budi Mulyadi & Ulung Pribadi. 2015. Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa di Kabupaten Bulungan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. hlm. 6.
Fitrani Fitria. 2005. Unity In Diversity? The Creation Of Local Goverments In A Decentralising Indonesia. Journal Bulletin Of Indonesia Economic Studies. 41(1): 64-66.
Hannah Eko Puspita Sari dkk. 2018. Pemekaran Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus. Jurnal Administrasi 1(2): 327-333.
Joan Marta. 2012. Faktor Pemicu Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat (Pendekatan Sosial dan Ekonomi). Jurnal Ecosains. 1(1) 61-63.
Nur Lailatul Barokah. 2018. Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur (studi pada Desa Ringin Petuh Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo). Hlm 3-10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Indonesia No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 255.
Tri Ratnawati. 2010. Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. Jurnal Ilmu Politik. 21(1): 124-125.
Ummy Athahirah, Astika dan Rossy Lambelanova. 2019. Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Ranah Indojati” di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. 21 (1): 60-63.
Published
2021-04-30
Section
Articles