BEST PRACTICES DESENTRALISASI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) dengan penduduk yang heterogen.  Best practices merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini semakin menarik untuk dikaji, melihat fenomena kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Kabupaten Dharmasraya mampu mengatasi permasalahannya melalui berbagai prosedur dan kebijakan. Fenomena ini semakin diperkuat melalui berbagai pencapaian dan prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip good governance yaitu berorientasi pada konsensus (consensus orientation). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui beberapa prosedur atau kebijakan seperti pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi penengah atau mediator dalam menengahi permasalahan dan kepentingan yang berbeda. Selain itu juga terdapat beberapa prosedur dan kebijakan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen.