BEST PRACTICES DESENTRALISASI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

  • Mia Santika Universitas Andalas
Keywords: Best Practices, Desentralisasi Politik, Consensus Orientation

Abstract

Artikel ini membahas tentang best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) dengan penduduk yang heterogen.  Best practices merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini semakin menarik untuk dikaji, melihat fenomena kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Kabupaten Dharmasraya mampu mengatasi permasalahannya melalui berbagai prosedur dan kebijakan. Fenomena ini semakin diperkuat melalui berbagai pencapaian dan prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip good governance yaitu berorientasi pada konsensus (consensus orientation). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui beberapa prosedur atau kebijakan seperti pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi penengah atau mediator dalam menengahi permasalahan dan kepentingan yang berbeda. Selain itu juga terdapat beberapa prosedur dan kebijakan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen.

References

Afrizal, 2019, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Depok: Rajawali Pers.
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
Irianto, Yoyon Bahtiar. Konsep dan Urgensi Pemberian Otonomi Pemerintah Kepada Daerah. Diakses dari file.upi.edu, pada 03 Oktober 2020 pukul 10.23 WIB
Kurnia, Debi. 2019. LPPD Kabupaten Dharmasraya, Dari Peringkat 17 Hingga Nomor Satu di Sumbar. Diakses dari https://covesia.com/archipelago/baca/75261/llpd-Kabupaten-dharmasraya-dari-peringkat-17-hingga-nomor-satu-di-sumbar, pada 02 Oktober 2020, pukul 20.15 WIB.
Lan, Thung Ju. 2011. Heterogeneity, Politics Of Ethnicity, And Multiculturalism What Is A Viable Framework For Indonesia?. Jurnal Wacana. 13 (2): 279-292.
Langgam.id. 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dharmasraya Raih Peringkat Pertama di Sumbar. Diakses dari https://Langgam.id/laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-dharmasraya-raih-peringkat-pertama-di-sumbar pada 15 Februari 2020, pukul 17.25 WIB.
Marchington, Mick and Irena Grugulis. 2000. Best Practices Human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion. International Journal of Human Resource Management. Vol. 11 (6)
Mediaindonesia.com. 2019. Diakses dari https://m.mediaindonesia.com/read/detail/278501-ini-kronologi--pelarangan-misa-komunitas-katolik-di-dharmasraya, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.51 WIB.
Mulyadi, Deddy. 2009. Disain Dan Instrumen Penilaian Best Practices Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 6 (03)
N. Hendra. 2016. Perjalanan Karier Politik Tugimin Dari Seorang Anak Transmigran Menjadi Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya 2005-2010. Skripsi. Universitas Andalas.
Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices di sejumlah Daerah Di Indonesia. International Symposium of Journal Anthropology Indonesia.
Samosir, Aldon. 2017. Pengertian Best Practices. Diakses di https://www.scribid.com/dokumen/, pada 20 Februari 2020, pukul 19.45 WIB
Santoso, Purwo.2010. Satu Dekade, Separuh-Jalan Proses Desentralisasi. Jurnal Desentralisasi. 8 (05): 1-12.
Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Pemerintah Yang Baik). Bandung: Cv. Mandar Maju.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
UNDP. 2014. Discussion Paper Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework. 1-14. Diakses dari https://www.undp.org, pada 05 Juli 2021, pukul 15:29.
Wibisono, Kunto. 2019. Ombudsman Sarankan Bupati Dharmasraya Mediasi Dugaan Perayaan Natal. Diakses dari https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-sarankan-bupati-dharmasraya-mediasi-dugaan-pelarangan-Natal, pada 03 Oktober 2020 pukul 13.23 WIB.
World Health Organization (WHO). 2017. A guide to Identifying and Documenting Best Practices in Family Planning Programmes.
Published
2021-04-30
Section
Articles